Ratusan Warga Desa Jayagiri Menggelar Aksi Unjuk Rasa Pertanyakan Transparansi pemerintah Desa
Teropong Cianjur|Sukanagara| - Ratusan warga Desa Jayagiri Sukanagara Cianjur Jawa Barat, permasalahkan transparansi sejumlah program bantuan dari pemerintah. Aksi massa itu meminta agar bantuan bisa tepat sasaran, serta meminta pemerintah desa transparan (Keterbukaan informasi publik/KIP), Senin (22/06).
Aksi damai yang dihadiri langsung Kepala Desa setempat itu, memang disambut baik oleh pihak kecamatan beserta jajarannya. Dalam pelaksanaanya pun dikawal ketat jajaran anggota Polsek Sukanagara dan anggota Koramil Sukanagara.
Seorang tokoh pemuda setempat Akah (40) mengatakan, keinginan warga pada dasarnya menginginkan adanya transparansi mengenai sejumlah anggaran bantuan yang dikucurkan pemerintah. Baik itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Cianjur, provinsi maupun pusat. Bukan lain-lain.
"Adapun aspirasi massa aksi ini, bukan soal dana bantuan sosial langsung (BST), anggaran Covid-19, dan bantuan pangan non tunai (BPNT). Tapi yang lainnya juga harus ada keterbukaan informasi publik," katanya.
Sementara itu, tuntutan yang disampaikan warga setempat antara lai, bentuk transparansi anggaran Covid-19 (tidak tepat sasaran seolah-olah desa menutupi proses sosialisasi) terlihat diantaranya waktu penyerahan.
Selain itu juga massa mempertanyakan, proses mengenai zakat fitrah, Satpol-PP desa kedudukan dan pangkat harus selektif, pengangkatan aparatur desa harus sesuai kriteria misalnya pendidikan, pelayanan terhadap masyarakat, kades harus mengutamakan kepentingan masyarakat, jangan ada rangkap jabatan, jangan tumpang tindih jabatan, penuntut kades soal janji kampanye, ganti LPM karena sudah menjabat selama 3 tahun, bentuk organisasi karang taruna sesuai kepengurusan dan fungsinya, dan terakhir pembenahan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan bisa memperingan mengenai biaya.
"Segala program bantuan apapun juga, itu harus tepat sasaran. Dan harus diberikan kepada warga yang benar-benar berhak, sebagai penerima manfaat bisa rata," ujar Akah.
Akah melanjutkan, artinya dalam segala hal atau bidang bantuan apapun, harus ada keterbukaan. Jangan ditutup-tutupi. Karena, aspirasi yang disampaikan warga ini, untuk kepentingan semuanya.
"Ya, bukan kepentingan untuk sekelompok atau individu saja. Tapi, membantu juga pihak desa dalam bekerja. Biar pelayanan lebih baik dan desanya pun maju, berkembang dan warga sejahtera," tandasnya.
Sementara pihak desa setempat yang menjembatani untuk audensi, menyampaikan pendapat, ada sekitar 10 orang perwakilan dari massa aksi difasilitasi. Namun, tetap mengutamakan protokol kesehatan.
Kepala Desa Jayagiri Wawan S menjelaskan, semua aspirasi warga yang disampaikan akan ditampung dan akan diterima dengan baik. Justru sangat berterima kasih sekali atas kritik membangunnya, dan nanti akan dilaksanakan mengenai permasalahan-permasalahan saat ini, yang menyangkut semua masalah bantuan apapun juga.
"Saya akan mengajukan ke tingkat provinsi dan pusat. Mungkin saat ini ada aspirasi masyarakat baik dan akan disampaikan nanti. Saat ini, untuk bantuan anggaran atau dana Covid-19 ada sekitar 173 orang BST, Banprov sekitar 86 orang keluarga penerima manfaat (KPM), dan PKH ada sekitar 400 orang lebih," ucap Wawan.
Terakhir kata Wawan, itu yang sisa dan ditambah mungkin dari anggaran dana desa (DD), yang akan dicairkan dari jumlah 500 hanya bisa menerima atau kurang lebih 182 orang, untuk bantuan langsung tunai (BLT).
"Jadi bantuan yang belum tersalurkan itu hanya BLT dari dana desa (DD) saja? Itu juga dari jumlah 500 tersisa, yang mendapatnya hanya 182 orang," ujarnya saar ditemui usai audien bersama massa aksi.
Aksi damai yang dihadiri langsung Kepala Desa setempat itu, memang disambut baik oleh pihak kecamatan beserta jajarannya. Dalam pelaksanaanya pun dikawal ketat jajaran anggota Polsek Sukanagara dan anggota Koramil Sukanagara.
Seorang tokoh pemuda setempat Akah (40) mengatakan, keinginan warga pada dasarnya menginginkan adanya transparansi mengenai sejumlah anggaran bantuan yang dikucurkan pemerintah. Baik itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Cianjur, provinsi maupun pusat. Bukan lain-lain.
"Adapun aspirasi massa aksi ini, bukan soal dana bantuan sosial langsung (BST), anggaran Covid-19, dan bantuan pangan non tunai (BPNT). Tapi yang lainnya juga harus ada keterbukaan informasi publik," katanya.
Sementara itu, tuntutan yang disampaikan warga setempat antara lai, bentuk transparansi anggaran Covid-19 (tidak tepat sasaran seolah-olah desa menutupi proses sosialisasi) terlihat diantaranya waktu penyerahan.
Selain itu juga massa mempertanyakan, proses mengenai zakat fitrah, Satpol-PP desa kedudukan dan pangkat harus selektif, pengangkatan aparatur desa harus sesuai kriteria misalnya pendidikan, pelayanan terhadap masyarakat, kades harus mengutamakan kepentingan masyarakat, jangan ada rangkap jabatan, jangan tumpang tindih jabatan, penuntut kades soal janji kampanye, ganti LPM karena sudah menjabat selama 3 tahun, bentuk organisasi karang taruna sesuai kepengurusan dan fungsinya, dan terakhir pembenahan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan bisa memperingan mengenai biaya.
"Segala program bantuan apapun juga, itu harus tepat sasaran. Dan harus diberikan kepada warga yang benar-benar berhak, sebagai penerima manfaat bisa rata," ujar Akah.
Akah melanjutkan, artinya dalam segala hal atau bidang bantuan apapun, harus ada keterbukaan. Jangan ditutup-tutupi. Karena, aspirasi yang disampaikan warga ini, untuk kepentingan semuanya.
"Ya, bukan kepentingan untuk sekelompok atau individu saja. Tapi, membantu juga pihak desa dalam bekerja. Biar pelayanan lebih baik dan desanya pun maju, berkembang dan warga sejahtera," tandasnya.
Sementara pihak desa setempat yang menjembatani untuk audensi, menyampaikan pendapat, ada sekitar 10 orang perwakilan dari massa aksi difasilitasi. Namun, tetap mengutamakan protokol kesehatan.
Kepala Desa Jayagiri Wawan S menjelaskan, semua aspirasi warga yang disampaikan akan ditampung dan akan diterima dengan baik. Justru sangat berterima kasih sekali atas kritik membangunnya, dan nanti akan dilaksanakan mengenai permasalahan-permasalahan saat ini, yang menyangkut semua masalah bantuan apapun juga.
"Saya akan mengajukan ke tingkat provinsi dan pusat. Mungkin saat ini ada aspirasi masyarakat baik dan akan disampaikan nanti. Saat ini, untuk bantuan anggaran atau dana Covid-19 ada sekitar 173 orang BST, Banprov sekitar 86 orang keluarga penerima manfaat (KPM), dan PKH ada sekitar 400 orang lebih," ucap Wawan.
Terakhir kata Wawan, itu yang sisa dan ditambah mungkin dari anggaran dana desa (DD), yang akan dicairkan dari jumlah 500 hanya bisa menerima atau kurang lebih 182 orang, untuk bantuan langsung tunai (BLT).
"Jadi bantuan yang belum tersalurkan itu hanya BLT dari dana desa (DD) saja? Itu juga dari jumlah 500 tersisa, yang mendapatnya hanya 182 orang," ujarnya saar ditemui usai audien bersama massa aksi.
Laporan : SR
Editor : SR
